Peer Review Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan

Obot, Fili[us and Setyawan, Dody Peer Review Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Unitri Press, Malang.

Preview	Image Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan-1.jpg Download (415kB) | Preview
Preview	Image Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan-2.jpg Download (409kB) | Preview
Preview	Image Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan-3.jpg Download (223kB) | Preview

Abstract

Kota yang berkelanjutan adalah konsep kota yang tidak hanya berkompetisi dalam bidang ekonomi, tetapi juga turut memperhatikan aspek sumber daya alam, sosial dan budaya. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang harus memperhatikan dan mempertimbangkan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari pelaksanaannya, maka penyampaian informasi (komunikasi) belum sepenuhnya terwujud. Sedangkan, dari konsep pembangunan berkelanjutannya masih terdapat tiga (3) konsep pembangunan berkelanjutan yang belum terwujud yaitu: pro ekonomi kesejahteraan, pro keadilan sosial dan pro lingkungan hidup. Faktor pendukung terlaksananya kebijakan ini yaitu: izin pembangunan obyek wisata harus menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adanya pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan obyek wisata serta tersedianya peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan, faktor penghambat terlaksananya kebijakan ini yaitu: adanya dampak dari pelebaran jalan dan alih fungsi lahan

Item Type:	Other
Subjects:	I Ilmu Sosial > I Ilmu Sosial (General) J Ilmu Politik > JA Ilmu Politik (General)
Depositing User:	Dody Setyawan
Date Deposited:	24 Dec 2019 17:09
Last Modified:	24 Dec 2019 17:09
URI:	http://repository.unitri.ac.id/id/eprint/846

Actions (login required)

View Item