EC00201810686 (2018) HKI: Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. 000107243.
|
Text
HKI_CAHYO (1).pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Permasalahan rendahnya akuntabilitas di bidang kependudukan, khususnya dalam pelayanan pencetakkan KTP dan KK yang terjadi diwilayah Kota Batu, dirumuskan: (-) Faktorfaktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas kinerja. (-) Bagaimana bentuk rendahnya akuntabilitas kinerja. (-) Bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan model akuntabilitas kinerja yang baru?. Menggunakan metode penelitian kualitatif, serta didukung dengan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini model akuntabilitas kinerja yang baru. Lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu. Waktu penelitian dari 01 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Jenis dan Sumber Data ada 2 (dua) macam: (1) Sumber Data Primer; diperoleh peneliti dengan melalui wawancara dengan berbagai informan (aparatur dan masyarakat); (2) Sumber Data Sekunder diperoleh dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu: (a) dokumen-dokumen; (b) data-data pendukung lainnya. Peneliti menggunakan instrumen tambahan yang berupa: pedoman wawancara, catatan penelitian dilapangan, hand phone, MP-3 untuk merekam, bolpoint, dan kertas. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (1992), yakni: analisis data melalui tiga kegiatan utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, dalam suatu proses siklus dan interaktif. Temuan hasil penelitian pada pelayanan pencetakan KTP dan KK Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu, bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas kinerja adalah: (1) melalui struktur birokrasi pemerintah daerah yang panjang dan berbelit-belit, (2.a) perilaku aparat birokrasi yang tidak adil, dan tidak sama perlakuannya kepada masyarakat; (2.b) perilaku aparat birokrasi yang berorientasi pada kepentingan organisasi/atasan. (2) Rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan pencetakan KTP dan KK oleh Pemerintah Kota Batu, dilihat dari kriteria: (a). akuntabilitas manajerial; tidak menggunakan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien, (b) akuntabilitas legal; belum ada ketaatan terhadap ketentuan (standar pelayanan publik) yang telah ditetapkan, (c) akuntabilitas politik; belum adanya transparansi kepada masyarakat mengenai biaya dan waktu penyelesaian yang benar-benar dapat memberikan jaminan/kepastian kepada masyarakat. (d) akuntabilitas kinerja, diketahui bahwa : (-) tidak adanya sistem kompetisi; (-) tidak adanya tindakan koreksi atas penyimpangan administrasi maupun teknis kepada masyarakat; (e) akuntabilitas moral, diketahui bahwa : tidak adanya perlakuan yang adil kepada masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Cara meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan dengan model baru yaitu: (-) menyederhanakan struktur birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (-) merubah orientasi aparatur birokrasi sematamata hanya untuk kepentingan masyarakat; (-) merubah perilaku aparatur birokrasi kepada masyarakat dengan memberikan perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama, kepada seluruh masyarakat. Kata Kunci: penyederhanaan struktur, perubahan orientasi dan perilaku
| Item Type: | Patent |
|---|---|
| Subjects: | I Ilmu Sosial > I Ilmu Sosial (General) |
| Depositing User: | Cahyo Sasmito |
| Date Deposited: | 26 Mar 2020 01:15 |
| Last Modified: | 26 Mar 2020 01:15 |
| URI: | http://repository.unitri.ac.id/id/eprint/1021 |
Actions (login required)
 |
View Item |
